Fakta baru terungkap dalam kasus meninggalnya YBS (10), seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang ditemukan tewas gantung diri. Keluarga korban diketahui tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah, meski tergolong sebagai keluarga kurang mampu.
Tidak tersalurnya bantuan tersebut disebabkan oleh persoalan administrasi kependudukan. Keluarga YBS merupakan penduduk pindahan dari Kabupaten Nagekeo ke wilayah Jerebuu, namun proses administrasi kepindahan mereka belum sepenuhnya tuntas.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena, kepada wartawan pada Rabu (4/2/2026). Menurutnya, keluarga korban tidak masuk dalam basis data penerima bantuan sosial karena status kependudukannya belum diperbarui secara resmi.
Data kependudukannya tidak terhubung. Keluarga ini pindah dari Nagekeo ke Jerebuu, tetapi administrasinya belum diselesaikan. Ini sebenarnya hanya persoalan dokumen, ujar Melki.
Ia menjelaskan bahwa akibat kendala administratif tersebut, keluarga korban tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial, meskipun kondisi ekonomi mereka memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin.
Kalau bantuan sosial tidak diterima hanya karena urusan data kependudukan, ini seharusnya bisa segera dibereskan. Jangan sampai persoalan kertas berujung pada jatuhnya korban, tegasnya.
Dorong Aparat Lebih Proaktif
Melki Laka Lena mengimbau seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa, agar lebih aktif memastikan administrasi kependudukan warga miskin tidak bermasalah. Ia menilai, aparat di lapangan memegang peran penting dalam memastikan keluarga rentan terdata dengan baik.
Jika masih ada keluarga miskin, pastikan status kependudukannya jelas. Jangan sampai ada warga yang tidak menerima bantuan hanya karena data administrasi belum beres. Ini butuh kerja bersama semua pihak, ujarnya.
Ia menekankan bahwa dalam peristiwa ini, ketidakjelasan administrasi telah membawa dampak serius. Menurutnya, tragedi yang menimpa YBS menjadi pelajaran pahit bagi pemerintah.
Dalam kasus ini, korban tidak menerima bantuan negara karena administrasi kependudukannya belum jelas. Ini tidak boleh terulang. Anak sekecil ini tidak seharusnya menjadi korban dari sistem yang lalai, katanya dengan nada prihatin.
Cermin Lemahnya Sistem Perlindungan Sosial
Lebih jauh, Melki menilai peristiwa tersebut menunjukkan masih lemahnya sistem pengaman sosial di daerah. Ia menekankan pentingnya mekanisme yang mampu mendeteksi lebih dini keluarga-keluarga rentan agar segera mendapat intervensi dan bantuan.
Yang harus dibenahi adalah bagaimana sistem pengaman sosial bekerja cepat untuk mendeteksi kasus-kasus seperti ini sejak awal, lalu segera memberikan bantuan, jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai skema bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat hingga desa. Namun, tanpa respons cepat dan mekanisme bantuan darurat yang fleksibel, bantuan tersebut berpotensi tidak tepat sasaran.
Masalahnya kembali ke data kependudukan yang tidak terhubung. Ini terlihat sepele, tapi dampaknya sangat besar. Ke depan, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, pungkas Melki kepada Tuna55 saat di temui.
